P3E Kalimantan – Senin, 23 September 2019, P3E Kalimantan menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Pengendalian Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan Di Wilayah Ekoregion  dengan mengundang Kepala P3E se-Indonesia, Biro Hukum KLHK, Pusdatin KLHK, LAN RI, Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi se-Kalimantan, DLH Kota Balikpapan, DLH Kabupaten Kutai Kartanegara, DLH Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Kehutanan Provinsi se-Kalimantan, UPT KLHK wilayah Kalimantan Timur, Perguruan Tinggi, dan LSM. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaring saran, pendapat (belanja pemikiran) dari para stakeholder terhadap muatan substansi Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Pengendalian Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan Di Wilayah Ekoregion.

Rapat konsultasi publik ini dipimpin oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanti. Poin penting yang disampaikan pimpinan rapat adalah bahwa rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini disusun untuk menguatkan posisi P3E, bukan untuk menegasikan beberapa regulasi yang telah terbit sebelumnya dan diharapkan seluruh pihak perlu bersinergi dalam melakukan pengendalian pembangunan. KLHK juga terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kebijakan penatakelolaan yang memungkinkan penyelenggaraan pembangunan secara sinergi dan harmonis.

Ditambahkan pula oleh Kepala P3E Kalimantan, Nunu Anugrah bahwa Rancangan Peraturan Menteri LHK ini menguatkan regulasi yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion Pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Rancangan Peraturan Menteri ini penting dengan pertimbangan kompleksitas yaitu wilayah ekoregion menjadi kunci yang harus dibatasi dan peran P3E diharapkan menjadi leading agency pembangunan LHK di ekoregion. Mengingat perubahan yang sangat cepat dan perlu dikendalikan, Nunu Anugrah mengharapkan perlunya perspektif kedepan dan continual improvement bagaimana pembangunan berkelanjutan terwujud.

Perbaikan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Sistem Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Wilayah Ekoregion akan segera dilakukan dengan mempertimbangan semua masukan, saran, pendapat muatan substansi yang relevan dengan tata naskah peraturan perundangan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.