P3E Kalimantan – Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan guna memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik, khususnya di wilayah Kalimantan. Pembangunan berkelanjutan akan menciptakan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, ekologi, dan sosial bagi kehidupan bangsa sehingga tercipta kelestarian lingkungan hidup. Perhatian pemerintah akan kualitas lingkungan hidup semakin fokus dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan.

Kalimantan berkontribusi langsung dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan nasional. Setidaknya ±29% luas sumberdaya hutan Indonesia berada di pulau ini, serta kurang lebih 63,71% jumlah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) pada tahun 2017. Selain itu Pulau Kalimantan juga memiliki nilai strategis, dimana memiliki ekosistem lintas batas negara sehingga menjadi perhatian internasional. Namun, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Ekoregion Kalimantan belum menunjukkan fenomena pemanfaatan yang mendukung upaya pelestarian. Hal ini terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menjadi salah satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2015-2019. Nilai rata-rata IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018 adalah 71,33. Nilai ini lebih tinggi daripada target IKLH Nasional yang berada di angka 65,14.

Isu ketersediaan air juga menjadi isu yang penting di wilayah Kalimantan. Berdasarkan SK Menteri LHK No. 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, supply air di wilayah Kalimantan dapat mendukung jumlah penduduk 792.178.476 jiwa dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup penyedia air secara agregasi diindikasikan belum terlampaui, namun isu kualitas air yang semakin tercemar seiring tutupan hutan yang semakin berkurang dianggap sebagai pemicu menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kalimantan.

Dalam perjalanan pembangunan, maka konteks pengendalian pembangunan dari perspektif lingkungan hidup dan kehutanan sangat urgen dilakukan. Oleh karena itu, KLHK melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan berupaya memastikan fungsi-fungsi lingkungan hidup berlangsung antara lain melakukan penyusunan kajian inventarisasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup serta rencana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Raker dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Juli 2019, bertempat di Hotel Novotel Balikpapan.

Raker ini bertujuan memantapkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dapat berjalan sesuai yang direncanakan, maka pada Rapat Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Ekoregion Kalimantan kali ini diharapkan dapat dirumuskan dan disepakati upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan konkrit demi terwujudnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

Selain itu diharapkan juga terbentuknya sinergitas para pihak dan antar program dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan, terbangunnya komitmen para pihak serta disepakati dan dirumuskan rekomendasi demi terciptanya pembangunan berkelanjutan. Perencanaan program yang konkrit dan menjawab permasalahan di tingkat tapak, output yang terukur serta dapat menjawab isu lokal maupun nasional (strategis) diselaraskan dengan rancangan RPJMN 2020-2024 juga perlu dirumuskan dalam rangka memantapkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di masa yang akan datang.

Raker LHK Ekoregion Kalimantan 2019 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Juli 2019, di Hotel Novotel Balikpapan, yang akan dihadiri oleh:

  1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan;
  2. Dinas Kehutanan Provinsi seKalimantan;
  3. BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota se- Kalimantan;
  4. UPT KLHK se-Kalimantan;
  5. Bagian Program dan Evaluasi Ditjen Teknis Lingkup LHK

Acara dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLHK, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Dein Monoarfa, M. S. Rapat Kerja tahun 2019 mengambil tema Memantapkan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Ekoregion Kalimantan. Maksud dilaksanakannya Raker ini  adalah untuk meningkatkan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kualitas perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Region Kalimantan.

Pembukaan Raker dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLHK, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Dein Monoarfa,M.S.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan Sidang Pleno yang menghadirkan empat narasumber, yaitu:

  1. Noor Andi Kusumah (Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3), dengan judul: Kebijakan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan B3;
  2. Heri Santoso (Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE), dengan judul: Kebijakan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati;
  3. Sri Ulina Manik (Biro Keuangan KLHK), dengan judul: Pengelolaan Dana PNBP;
  4. Joko Tri Haryanto( Pusat kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multiralateral Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu), dengan Judul: Pengembangan Model Bisnis Jasa Lingkungan.
Sidang Pleno 1 Raker LHK Ekoregion Kalimantan Tahun 2019

Setelah Sidang Pleno, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Komisi, yang terdiri dari 3 komisi, yaitu:

  1. Komisi I, dengan tema: Capaian Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup di Ekoregion Kalimantan, dengan empat narasumber, yaitu:
  2. Adiyani (Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Permukiman, dan LH Provinsi Kalimantan Barat), dengan judul: RPPLH Provinsi Kalbar;
  3. Fahmi Himawan( Dinas LH Provinsi Kalimantan Timur), dengan judul: Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy;
  4. Ikhlas (Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan), dengan judul: Upaya Perbaikan Kualitas Lingkungan di Kalsel;
  5. Nurrahmani (Dinas LH Kota Samarinda), dengan judul: Proses Penyusunan DDDT LH Kota Samarinda.
  6. Komisi II, dengan tema: Capaian Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan, dengan tujuh narasumber, yaitu:
  7. Satdata Noor A (Balai KSDA Kalimantan Barat), dengan judul Pengendalian Peredaran TSL Wilayah Perbatasan;
  8. Roni Saefullah B ( BPHP Wilayah XI Samarinda), dengan judul: Peningkatan PNBP melalui Pengelolaan Hutan Lestari;
  9. Doni Saputra (BPKH Wilayah XXI Palangkaraya), dengan judul: Implementasi Kebijakan TORA di Kalimantan Tengah;
  10. Nurhasnih (Balai PSKL Wilayah Kalimantan), dengan judul: Pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kalimantan;
  11. Subhan (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum), dengan judul: Prioritas Penegakan Hukum LHK di Kalimantan;
  12. Johny Santoso (Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan), dengan judul: Penanggulangan Karhutla di Region Kalimantan;
  13. Giri Sunyata (Balai Pengelolaan DAS Barito), dengan judul: Rehabilitasi Lahan Kritis dan Peningkatan Kualitas Sungai Barito.
Pembagian Sidang Komisi Raker LHK Ekoregion Kalimantan Tahun 2019

Kegiatan di hari kedua Raker adalah Sesi Talk Show menggali berbagai success story, benchmarking, dan role model pelaksanaan program, kegiatan, output, serta bisnis prosesnya sebagai pembelajaran, dengan menghadirkan lima narasumber, yaitu:

  1. Agung Catur P (Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng), dengan judul: Pengelolaan KPH Secara Lestari Berbasis Desa di Provinsi Kalteng;
  2. Edy Suharto (Dinas LH Provinsi Kaltara), dengan judul: Bantuan Keuangan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Utara;
  3. Gunawan Budi (Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum), dengan judul: Kearifan Lokal dalam pengelolaan TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum);
  4. Nur Patria Kurniawan (Balai TN Kutai), dengan judul: Kemitraan Konservasi Sebagai Solusi Penyelesaian Perambahan;
  5. Andi Muhammad Khadafi (Balai TN Sebangau), dengan judul: Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat.
Sesi Talk Show Raker LHK Ekoregion Kalimantan Tahun 2019

Di akhir kegiatan Raker Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 adalah penandatangan hasil rumusan Raker oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing provinsi, P3E Kalimantan, dan perwakilan UPT KLHK.

Penandatangan hasil rumusan Raker oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing provinsi, P3E Kalimantan, dan perwakilan UPT KLHK.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.