You are currently viewing <em>Focus Group Disccussion</em> (FGD) Penjaringan Isu-Isu Prioritas dan Rencana Kerja Bidang LHK di Provinsi dalam rangka Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Ekoregion Kalimantan

Focus Group Disccussion (FGD) Penjaringan Isu-Isu Prioritas dan Rencana Kerja Bidang LHK di Provinsi dalam rangka Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Ekoregion Kalimantan

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) menyelenggarakan FGD Penjaringan Isu-Isu Prioritas dan Rencana Kerja Bidang LHK di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Ekoregion Kalimantan secara hybrid.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 21 s.d. 22 Februari 2022 di Ibis Samarinda Kalimantan Timur, Diskusi yang di pimpin oleh Dr. Ade Suharso, S.Hut., M.Si sebagai Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dengan menghadirkan narasumber dari Peneliti Pusat LPPM – Universitas IPB oleh Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur oleh Bambang M.J. S.Hut , Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur oleh H. Rusmadi, S.Hut, M.Si.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pasal 652 dan Pasal 653, P3E bertugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam Pasal 655 butir b dan c disebutkan bahwa P3E menyelenggarakan fungsi yaitu: b. koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; c. koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Dalam diskusi terbatas tersebut sesi tanya jawab berlangsung secara menarik terkait tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata Kelola dan beberapa hal penting lainnya terangkum dalam 27 poin isu – isu prioritas di provinsi Kalimantan timur dalam mengidentifikasi dampak bagi perekonomian Indonesia khususnya IKN.

Leave a Reply