Balikpapan 14 Juni 2022, P3E Kalimantan bersama Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Ditjen PPKL – KLHK menyelenggarakan Sosialisasi Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) secara daring untuk seluruh Dinas Lingkungan Hidup (Propinsi/Kabupaten/Kota) se-Ekoregion Kalimantan. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai IRKD serta mendapatkan masukan terhadap indeks tersebut. IRKD merupakan indeks yang menggambarkan respon pemerintah daerah terhadap capaian target IKLK. Fitur indeks respon ini sudah terdapat pada aplikasi IKLH yang telah diperbaharui.
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Kalimantan, Rahmadewi S.Si.,M.E (mewakili Kepala P3E Kalimantan). Pada saat pembukaan disampaikan informasi bahwa kita telah menggunakan IKLH sebagai indeks yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan memiliki target capaian yang dicantumkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar respon yang dilakukan dalam pencapaian target tesebut maka saat ini sedang dikembangkan IRKD ini.
Sebagai narasumber, Dwi Hastuti dari Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ditjen PPKL – KLHK, menyampaikan penjelasan secara lebih komprehensif mengenai penjabaran dari respon itu sendiri yang dapat berupa peraturan, misalnya terbitnya peraturan gubernur / bupati / walikota tentang pengurangan emisi. Respon berupa teknologi juga bisa dilakukan untuk mengubah “State” dengan mengurangi “Pressure” tanpa mengubah “Drivers”. Adapun contoh respon berupa kebijakan diantaranya : Best Practices, Soft Policy atau pedoman. Ruang lingkup IRKD yang menjadi platform dari Direktorat Jenderal PPKL terdiri dari Program Kali Bersih, Langit Biru, Pantai Bersih, Indonesia Hijau, dan Gambut Lestari. “Saat ini IRKD masih dalam proses profiling dan pembahasan intensif, jadi masih sangat berharap saran dan masukan yang konstruktif “ ungkapnya.
Rahmadewi, S.Si.,M.E dalam penutupan kegiatan menyampaikan beberapa harapan terkait Indeks Respon ini diantaranya tentang sinkronisasi dengan program lainnya. “Kita semua berharap proses penyempurnaan IRKD ini berjalan lancar sesuai jadwal, sehingga pada level daerah bisa menjadi stimulus untuk melakukan rencana aksi sebagai respon konkrit terhadap status lingkungan saat itu, dan bagi pemerintah pusat tentu ini tidak hanya sekedar nilai normatif, tetapi menjadi bahan pertimbangan untuk membantu daerah dalam menentukan strategi, dan implementasi program dan kegiatan, terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” ungkapnya. (LRY)
