Pada tanggal 6-7 September 2022 diadakan Kegiatan FGD FORKOMSAM yang bertema “IKN Nusantara menuju Peradaban Indonesia Ramah Lingkungan.” Acara ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti menyusur Teluk Balikpapan dan KIPP IKN, penanaman pohon, dan FGD secara Hybrid. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari P3E Kalimantan.
FGD FORKOMSAM tersebut dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, 20 Staf Ahli Mentri Kementrian Lembaga RI, Kepala Pusat P3E Kalimantan Mini Farida, Plt Bupati PPU Hamdam, Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Masjaya dan perwakilan dari masyarakat adat yang bertujuan untuk menggali perspektif dan mengidentifikasi ide-ide inovatif sebagai bentuk kontribusi konkrit dari masing-masing K/L untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan IKN Nusantara, menggali persepektif dan ide-ide dalam rangka mengantisipasi implikasi dan residu kebijakan kepindahan IKN yang diharapkan dapat teratasi secara tuntas, mengumpulkan materi untuk memperkaya referensi dan rekomendasi dalam mengawal pembangunan IKN yang sedang berjalan.
Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan “Tujuan pembangunan IKN Nusantara adalah sebagai bentuk membangun identitas nasional, kota berkelanjutan, dan penggerak Indonesia di masa depan. Kemudian pembangunan IKN juga memperhatikan aspek sosial dan budaya yang ada di Kaltim tanpa mengurangi nilai-nilai budaya dari masyarakat yang ada di Kota”.
Rektor Universitas Mulawarman menyampaikan tantangan utama pembangunan IKN adalah Proyek besar namun waktu singkat dan pembiayaan di tahun 2022 tidak ada karena dibentuk di tengah tahun anggaran berjalan sehingga proyek-proyek pendukung IKN dititip di anggaran K/L terkait contohnya Kemen LHK membangun persemaian Mentawir IKN, Kemen PUPR membangun bedungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku, dan Kementerian Perhubungan akan menyiapkan pembangunan dermaga untuk kebutuhan logistic konstruksi Kawasan IKN.
Harapan masyarakat adat terhadap IKN adanya pengembangan SDM masyarakat adat dengan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal di ibukota berperadaban menjadi pilihan terbaik dalam pembangunan IKN, dimana Kehidupan masyarakat adat Paser di kawasan Sepaku – IKN pada khususnya dan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur pada umumnya harus menjadi perhatian utama dalam pemindahan ibukota Nusantara. Hal ini disampaikan oleh Mei Christhy di acara selaku perwakilan dari masyarakat adat.
Konsep Forest, Sponge and Smart City sebagai landasan pengembangan kawasan strategis kehutanan dan pelaksanaan langkah-langkah operasional KLHK Ibu Kota Nusantara dengan prinsip dasar dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dituangkan dalam Perpres 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.(Lr)
